Bekasi, Direktorat SMK - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya dan berkomitmen penuh melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan, mutu pendidikan, dan sumber daya manusia yang unggul untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui kebijakan Merdeka Belajar. Saat ini, data secara nasional terdapat 14,478 SMK dan total jumlah siswa SMK adalah 5.057.871 Siswa. Pada Tahun 2024 melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mengampu beberapa program, baik berupa program bantuan pemerintah maupun penguatan program yang dapat diakses oleh SMK di seluruh Indonesia, bertujuan meningkatkan kualitas lulusan SMK yang unggul, adaptif, kompeten, dan relevan dengan dunia kerja berdampak pada peningkatan produktivitas SDM menuju Indonesia emas 2045.
Maka dari itu perlu adanya wadah dalam menghimpun berbagai kendala dan praktik baik pada pemerintah daerah dalam mengembangkan SMK. Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2024 yang diadakan di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi dengan agenda pembukaan pada Hari Minggu, 18 Februari 2024 sampai dengan penutupan Rabu, 21 Februari 2024 sebagai bentuk upaya dalam membangun kerjasama dan kolaborasi kepada pemerintah daerah dan unit pelaksanaan teknis yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan vokasi pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Dihadiri oleh unsur Kepala Dinas, Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang GTK dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi.
Meidhi Alkibzi selaku Ketua Tim Kelompok Kerja Program, Data, dan Evaluasi menyampaikan pada laporan kegiatan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan di desain agar lebih banyak sesi diskusi untuk berbagi informasi secara mendalam. Selain itu imbuhnya kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memastikan program pemerintah pusat dipahami dengan dukungan Pemda dan seluruh stakeholder lainnya, melakukan harmonisasi peraturan yang mendukung pelaksanaan program SMK di lapangan, sebagai momentum berbagi praktik baik pelaksanaan pengembangan SMK antara pemerintah daerah dan mendapat dukungan pemerintah daerah melihat beberapa praktik baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, balai penjaminan mutu pendidikan vokasi, dan sekolah menengah kejuruan
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd. menyampaikan perlunya sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah “Kita perlu bersinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah baik Dinas Pendidikan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai salah satu pemangku kebijakan di daerah agar dapat memastikan implementasi program-program prioritas Merdeka Belajar dan Program Bantuan Pemerintah serta Program Penguatan Khusus SMK di daerah masing-masing agar penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan optimal” pungkas Wardani. Beliau juga menambahkan bahwa transformasi SMK akan dilakukan dengan fokus capaian antara lain meningkatkan persentase lulusan SMK yang bekerja dan berwirausaha, peserta didik dengan kemampuan berbahasa asing, jumlah praktisi mengajar dari industri di SMK, dan mendorong industri untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan SMK.
Seperti pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun 2024 adalah sebanyak 11.716 SMK, status mandiri belajar sebanyak 2.386 SMK, status mandiri berubah sebanyak 7.500 SMK, status mandiri berbagi sebanyak 428 SMK. Pemanfaatan rapor pendidikan yang telah diakses oleh seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lebih dari 12.938 Satuan Pendidikan SMK yang partisipasi Asesmen Nasional memadai mengakses platform rapor pendidikannya. Program SMK Pusat Keunggulan telah dilaksanakan kepada 1.850 SMK di Indonesia sejak dimulainya Program SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 serta program bantuan pemerintah dan penguatan program lainnya.
Pada kesempatan arahan dan pembukaan Wardani juga menyampaikan bahwa mengadakan acara sarasehan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Para direktur lain di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Rangkaian acara kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2024 antara lain Sesi Pemaparan Materi dari para narasumber terkait:
-
Pemanfaatan Rapor Pendidikan Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Satuan Pendidikan;
-
Sinkronisasi dan Harmonisasi Program SMK Pusat Keunggulan;
-
Sinkronisasi Program Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi;
-
Program Pengembangan Teaching Factory dan BLUD SMK;
-
Refleksi dan Harmonisasi Program DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BOSP) serta Berbagi Praktik Baik Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah yang Bersumber Dari APBD
-
Harmonisasi Program Persiapan Magang Luar Negeri
Malam kedua pada hari Senin, 19 Februari 2024 terdapat sesi sarasehan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Staf Khusus Menteri Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. menyampaikan bahwa kita harus melihat bahwa SMK yang menjadi SMK PK ada beberapa kriteria yang sama-sama kita lihat, kita harapkan dari PK ini ada dampak yang mengikuti salah satunya pengimbasan juga penggerak UMK, kita bisa rundingkan dengan PEMDA setempat karena ini langkah berikut dari kebijakan kementerian untuk PK, selain itu bukan hanya pendidikan tapi kita meminta kontribusi untuk ekonomi sekitar ungkap Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki pada kegiatan sesi sarasehan.
